Timor Leste Pulangkan Enam Nelayan Indonesia

Timor Leste Pulangkan Enam Nelayan Indonesia 

 

Penulis : Ruta Suryana

 

Enam nelayan asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dan Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya ditangkap Angkatan Laut Timor Leste (F-DTL), dipulangkan kembali ke Tanah Air. Enam nelayan tersebut tiba di Bandara Ngurah Rai Jumat (24/2).

Enam nelayan itu diterima Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Syahrin Abdurrahman di kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai Bali didampingi Bupati Sinjai Sulawesi Selatan, Andi R Asapa serta Wakil Bupati Badung, Ketut Sudikerta.

Menurut Syahrin pemulangan nelayan ini merupakan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melindungi para nelayan Indonesia melalui program Advokasi Nelayan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibantu juga pihak KBRI di Dili, Timor Leste dan pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

"Kami melakukan advokasi, dan mereka (keenam nelayan) itu dinyatakan tidak bersalah karena tidak ada pelanggaran," ujar Syahrin.

Keenam nelayan tersebut adalah Kaharudin, Ambotan, Sieta, Bahtiar, dan Ramsa asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, serta Lagi asal Alor NTT. Mereka  ditangkap aparat Angkatan Laut Timor Leste (F-DTL) 21 Desember 2011 di perairan Laspalos, Distrik Lautem, Timor Leste yang berbatasan dengan Pulau Wetar, Maluku.

Mereka dituduh melakukan illegal fishing dan memasuki wilayah Timor Leste secara ilegal. Mereka semopat ditahan sebelum diserahkan ke KBRI. (RS/OL-04)

Ribuan Lebih Nelayan Indramayu Tuntut Cabut Perpres 15 Tahun 2011

Ribuan Lebih Nelayan Indramayu Tuntut Cabut Perpres 15 Tahun 2011

 Nelayan Indramayu Orasi  Perpres 15 Tahun 2011 Dicabut........../

 Indramayu-"kba.ajiinews"

 

Ribuan orang Nelayan Indramayu bergabung lakukan orasi tuntut agar Perpres No.15 Tahun 2011 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna BBM tertentu  segera di cabut oleh Presiden RI karena dianggap jelas rugikan kaum nelayan.

Hal tersebut di sampaikan oleh Ketua DPC Himpunan Nelayan Indonesia (HSNI)  Ono Surono dan Serikat Nelayan Tradisinal (SNT) Kajidin pada wartawan Kantor Berita ajiinews" dan nelayan.com"

 

Dijelaskan OnoSurono, 

pemberlakuan Perpres tersebut jelas rugikan kaum nelayan karena terjadi penjegalan tentang pembatasan subsidi BBM,karena diatas ukuranKapal Motor 30 GT non subsidi,berlaku harga industri.

Hal ini cukup berat bagi seluruh nelayan Indramayu umumnua Nelayan Indonesia.Orasi yang di lakukan oleh HNSI dan SNT menyampaikan aspirasi nelayan agar Perpres tersebut segera di cabut.

Dengan kekutan masa lebih ribuan orang kami menyampaikan orasi di depan KantorBupati Indramayu,  Anna Sophanah selaku Bupati mendengar keluhan rakyat nelayan.

 

Hal itu di tegaskan OnoSurono dalam orasi nya , apabila tidak di akomodir tentang pengahuan pencabutan Perpres tersebut maka kami seluruh dari kaum nelayan akan menolak atau tidak menyetor restribusi PAD Indramayu maupun Provinsi.Karena sumber pendapatan Pemerintah juga ada dari sektor nelayan Indramayu.

 

Selesai beroari di depan Kantor Bupati Indramayu ,seluruh massa meninggal tempat menuju Kantor DPRD Indramayu, kemudian menuju Kantor UPMS PT Pertamina RU VI Balongan.

Tuntutan yang di sampaikan oleh kelompok nelayan selama 7 x 24 jam pihak BUMN UPMS Pt Pertamina Balongan Indramayu tidak menyampaikan tuntutan tersebut, hal ini menjadi target orasi besar-besaran tegas Kajidin Ketua SNT dalam melakukan orasi di depan UPMS Balongan.

Sementara pengamat Bahari Nelayan Indonesia " Raskhanna S Depari " menegaskan agar tuntutan nelayan tersebut dapat di jadikankan bahan untuk menetapkan sebuah keputasan tidak memberatkan rakyat Indonesia.Karena pemberlakukan Perpres tersebut ,cukup berat bagi kaum belayan tradisional.

 

Harga industri bagi kaum nelayan 3o GT cukup berat ,biaya operasional perbekalan perahu saja sudah berat,belum tentu berhasil di laut, hal ini agar pemerintah pusat Khususnya Presiden RI SBY dapat mencabut kembali perpres tersebut. 

 

Selain itu tegas pemerhati "nelayan.com  Raskhanna S Depari, agar Ketua DPRD Indramayu beserta Komisi yang membidangi segera membuat resume tentang tuntutan Nelayan Indramyu disampaikan ke pusat,karena semua putusan ada di pusat tegas Raskhanna.//kba.ajiinews//galang//ck-21-g.kba//

BBM Nelayan Harus Diperhatikan,,,,,,,,,,,/

Ketua Kelompok Nelayan Rischo Putra Indramayu BBM Nelayan Harus Subsidi

 

Pemerintah Seharusnya Subsidi BBM Nelayan

Indramayu-"kba.GALANG"

 

Ketua Kelompik Nelayan Rischo Putra Kecamatan Indramayu Kab.Indramayu Jabar, " Darto S " menegaskan sesuai dengan keputusan Pemerintah pusat terkait dengan subsidi BBM Nelayan tidak ada kenaikan.Hal ini membuat sedikit kaum nelayan optimis menjalankan kegiatan usaha.

 

Karena sesuai dengan Perpres No 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumn pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu  ditegaskan oleh  Pemerintah pastikan BBM Nelayan tak naik .

Dalam hal ini Menteri Kelautan Dan Perikanan ,Harif Cicip Shutardjo,bahwa para nelayan yang memiliki kapal nelayan dengan berat 30 Gt tetap menggunakan BBM bersubsidi,dan kembali pada Inpres Nomor 15 tahun 2011 perlindungan nelayan.

 

Harapan Ketua Kelompok Nelayan Rischo Putra dengan adanya perhatian pemerintah pusat ,tentang subsidi BBM  pada nelayan harus berkelanjutan,karena diperhiyungkan dengan kenaikan tarip BBM non subsidi ke Harga industri cukup memberatkan.Nantinya akan mempengaruhi pada tambahan biaya besar bagi perlengkapan  nelayan .

 

Sementara jika diberlakukan harga industri ,secara langsung pengaruh harga ikan di pasar akan melonjak lebih tinggi, ini nantinya akan mempengaruhi konsumen terhadap daya beli bagi rakyat Indonesia.Apalagi kami adalah nelayan tradisional pasti akan kalah saing dengan nelayan modern,baik dari sisi modal dan alat kelengkapan sarana perahu kapal motor .//kba.ajiinews//galang//r-kba.g//